Notification

×

Iklan

Iklan

Viral, Kapolres Lembata Diduga Potong Dana Anggota Operasi Mantap Brata Sebesar 40%

Jumat, 05 Januari 2024 | Januari 05, 2024 WIB Last Updated 2024-01-05T15:58:55Z

LEMBATA | DETIK SARAI.COM - dilansir dari media NTT Express, tersebar luas video di medsos (TikTok) pada akun @kaki.seribu1 menjelaskan tentang dugaan pemotongan anggaran Operasi Mantap Brata sebesar 40 persen di Polres Lembata.


“Anggota Polres Lembata mengaku honor Operasi MANTAP BRATA anggota Polres Lembata di Potong sekitar 40% dan tidak mendapat penjelasan mendetail terkait pemotongan tersebut,” tulis akun @kaki.seribu1 tersebut.


Pada hasil konfirmasi media NTT Express di salah satu anggota Polres Lembata yang tergabung di Operasi Mantap Brata, dirinya membenarkan hal tersebut, tergabung dalam OMB hanya menerima honor sebesar Rp.1.500.000 pada tahap kedua OMB,-.


Di tahap pertama, anggota yang tergabung Operasi Mantap Brata hanya menerima Rp.2.000.000,- pada tahapan pendaftaran peserta pemilu.


Lanjutnya, Polres Lembata menerima anggaran untuk Operasi Mantap Brata sebesar Rp.470.000.000 per tiap tahapan OMB yang disesuaikan dengan tahapan pemilu.


Dalam pagu anggaran, anggota polisi yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata sejumlah 65 orang. Namun Polres Lembata menambah 30 anggota polisi sehingga menjadi 95 orang.


Anggaran yang diperuntukan sebanyak 65 anggota, setiap anggota mendapatkan uang saku per hari sebesar Rp.57.000,00. Uang makan Rp.87.000,00. Uang obat Rp.9.000,00 dan uang untuk satuan sebesar Rp.27.000,00.


Menurutnya, uang yang diterima hanya uang makan dan uang saku. Pengelolaan anggaran ini tidak transparan sehingga anggota OMB pun tak mengetahui secara jelas besaran uang yang harus diterima ketika anggota ditambah 30 orang. 


Dugaan kuat Vivick Tjangkung memotong anggaran tersebut sebesar 40 persen. Hal ini diketahui Kaur Mintu Polres Lembata.


“Dari indeks yang ada enam koma (per orang-red) ini untuk apa saja ? Bagian pengelolaan dia sampaikan bahwa 40 persen diambil oleh komando,” Tuturnya. 


Potongan anggaran sebesar 40 persen maka total yang dipotong sebesar Rp.188.000.000,00. Sisanya 60 persen maka uang yang terserap hanya sebesar Rp. 282.000.000,-.


Diluar potong pajak maka diperkirakan setiap anggota yang tergabung dalam operasi Mantap Brata hanya menerima uang sebesar Rp. 1.978.947,00.


Selain pemotongan 40 persen itu, untuk mengatasi supervisi dari Polda NTT dengan Kasatgas yang akan berangkat ke Polda untuk kegiatan Was Os (Pengawasan Operasi) ini diambil dari dana tersebut. 


“Saya langsung bilang di dalam Dipa itu tidak ada potongan seperti itu,” Beber anggota polisi itu. 


Larangan pemotongan ini diperkuat dengan surat telegram yang dikeluarkan Polda NTT bagi seluruh Kapolres di NTT bahwa tidak ada pemotongan untuk operasi terpusat atau kewilayahan. 


Sempat ada perlawanan penolakan penandatangan dokumen Operasi Mantap Brata ini. Namun mereka dipaksa untuk menandatangani dokumen Itu. 


“Mereka bilang ini kebijakan komando (Kapolres-red), tapi kalau kebijakan komando melampaui itu (aturan-red) maka menyalahi kewenangan, menyalahi aturan, Ini pengawasan terpusat yang pengawasannya langsung dari Irwasum Mabes Polri,” Ujarnya. 


Persoalan ini sempat diperiksa oleh Polda NTT. Ada dua orang yang telah diperiksa adalah Operator Ops dan Kaur Mintu. Hasilnya sampai saat ini belum ada kejelasan. 


“Hasil apa yang mereka peroleh disini mudah-mudahan mereka kasi naik ke pimpinan sehingga bisa menjadi acuan bahan temuan supaya kita bisa benahi di sini. Ternyata tidak,” Harapannya. 


“Waktu Ibu pulang dari pemeriksaan Was Ops (Pengawas Operasi-red) Mabes Polri itu Ibu panggil kami yang terlibat dalam OMB. Awalnya Ibu punya bahasa ‘kalian mau kasi masuk Ibu dipenjara ?’ Saya diam, dalam hati saya bilang sesungguhnya yang mau menjebloskan diri itu adalah Ibu sendiri bukan kami. Kami ini hanya pelaksana,” Pungkasnya. 


Tekanan terhadap anggota Polres Lembata yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata pun dilakukan secara terbuka di dalam apel yang dipimpin oleh Vivick Tjangkung.


"Saya tidak mau tahu, yang penting tidak ada yang boleh bersuara terhadap OMB,” Tegasnya mengutip Vivick Tjangkung. 


Namun menurutnya, hal ini merupakan suatu kebohongan pada organisasi dan pola lama yang sudah bisa digunakan. Ia mengharapkan hal pahit ini dalam Operasi Mantap Brata agar tidak terulang lagi di kemudian hari.


Tidak hanya pada OMB saja, namun Operasi lilin pun dipotong. Anggota seharusnya menerima sebesar Rp1.700.000,- namun yang diterima anggota hanya R.p500.000,-.



Red/AH

Sumber: NTT Express