 |
KUPANG | DETIKSARAI.COM - dr. Asyera Respati A. Wundalero, Anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Timur tenga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1944, NKRI & Bhineka Tunggal Ika) dengan IKPM Sumba Barat Daya (SBD). Bertempat di Ballroom Komodo Kupang Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi NTT, pada Selasa (18/07/2023).
Dalam pantauan awak media detiksarai.com kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tersebut di hadiri oleh 150 peserta IKPM Sumba Barat Daya (SBD) dan dr. Asyera Respati A. Wundalero bersama tim
Anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Timur yang akrab disapa dr. Asyera Respati Wundalero menyampaikan dalam kegiatan Sosialisasi oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pada sesi tanya-jawab, para peserta di persilahkan untuk memberikan pertanyaan, masukan dan saran dengan melihat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Untuk penanya pertama, bertanya Bagaimana ibu melihat budaya demokrasi di Indonesia?
dr. Asyera Respati A. Wundalero mengatakan bahwa "Budaya demokrasi di Indonesia masih belum dewasa. Salah satu indikatornya adalah sikap intoleransi kebebasan berpendapat saat ini tidak diikuti dengan rasa saling menghargai terhadap sebuah perbedaan. Perbedaan berpendapat justru malah menjadi bahan olok-olok atau bullying." Sambungnya
Penanya kedua pun bertanya, Bagaimana ibu melihat beredarnya berita bohong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam proses Pemilu 2024 saat ini?
Dirinya menambahkan, "Informasi yang beredar di publik seharusnya menyangkut kepentingan umum/ publik. Informasi yang beredar harus substantif dan ada keragaman informasi. Karena tanpa keragaman demokrasi akan hilang. Dalam konteks Pemilu, informasi yang subtantif mengenai program maupun visi dan misi dari masing-masing calon belum muncul. Oleh karena itu hal ini harus ditonjolkan." Ujar dr. Asyera
Penanya selanjutnya bertanya, Saya banyak membaca soal pendapat para pakar tentang kemunduran demokrasi Indonesia. Bagaimana ibu melihat hal ini?
Anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Timur menyampaikan "Secara umum, Indonesia adalah negara demokrasi yang sulit. Indonesia menggabungkan presidensialisme dengan multi-partai (kombinasi yang tidak mungkin), dan partai-partai politik Indonesia semakin terikat dengan kepribadian tertentu dan sulit untuk dibedakan satu sama lain secara terprogram. Ini bukan kondisi yang menguntungkan bagi Pemilu sebagai alat untuk menyalurkan tuntutan rakyat ke dalam proses kebijakan. Perlunya pemerintah koalisi di bawah sistem presidensial, tidak adanya perpecahan partisan yang dominan, dan keragaman kepentingan Indonesia di berbagai daerah, kelompok identitas, dan kelas, membuat Pemilu sulit untuk menghasilkan akuntabilitas dan representasi. Pilihan antara dua kandidat dalam Pemilihan Umum - Pemilu Presiden atau lainnya - kemudian lebih sedikit bergantung pada platform kebijakan atau prestasi menjabat dari pada gaya kampanye, identitas, atau masalah terkait. Demokratisasi mengarah pada reformasi nyata dalam peran militer dalam politik, tetapi proses pelembagaan pengawasan sipil sejati masih tidak lengkap. Kata dr. Asyera Respati A. Wundalero
Red/AH
