 |
DetikSarai, JAKARTA, - Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi membuka pertemuan asistensi dan supervisi dalam rangka penguatan kelompok kerja daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar setelah memberikan pengarahan kepada peserta daerah bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Rabu (21/09/2022) di RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan.
Hadir secara fisik pada kesempatan tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ir. Zanariah, M.Si, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Direktur Analisa Dampak Penduduk, BKKBN, Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemenko PMK, serta Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas.
Adapun peserta daerah adalah unsur Bappeda dan DPKAD dari 17 provinsi, yaitu Sumbar, Sumsel, Jambi, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Malut, Papua Barat, dan Papua sebagai daerah yang dipandang masih memerlukan pembinaan dalam penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 Pilar.
Rapat yang digelar dari tanggal 21 hingga 22 September 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya dokumen GDPK 5 Pilar dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Juga diseminasi informasi terkait arah kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
Tujuan isinya, untuk mengetahui permasalahan atau hambatan dari penyusunan dokumen GDPK 5 Pilar di daerah, serta meningkatkan pemanfaatan dokumen GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu.
“Dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan,” ucap Teguh.
Teguh juga menekankan bahwa GDPK sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat di internalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Teguh menyayangkan bahwa dari hasil evaluasi, secara operasional GDPK yang telah disusun di tingkat daerah belum memenuhi kondisi ideal seperti yang seharusnya, yaitu sinkron dengan GDPK secara vertikal maupun horizontal, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pada akhir sambutannya Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri berharap dalam upaya meningkatkan sinergitas, komitmen, dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan kependudukan khususnya bagi pengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran, ke depan dapat memberikan dukungan dalam penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar.
Serta memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan cara mengintegrasikan GDPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(Liputan/**)
